MasarikuOnline.Com, Ambon – Peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2023 menandai 75 tahun lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan 25 Tahun Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM.
Momentum ini ditetapkan sebagai wujud untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya hak asasi bagi setiap manusia.
Hak Asasi Manusia adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat seluruh umat manusia. Hadirnya Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk mengatur bagaimana individu hidup sebagai manusia, baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai warga negara.
Tahun ini adalah peringatan Hari HAM ke-75 tahun, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari HAM Sedunia di tahun 2023 bertemakan ‘Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua’.
Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), media ini berkesempatan mewawancarai Kakanwil Kemenkumham Provinsi Maluku, Hendro Tri Prasetyo di ruang kerjanya, pada Jumat (08/12/2023), terkait penerapan pelaksanaan HAM di Indonesia secara umum dan Maluku secara khusus.
Prasetyo menjelaskan, tema Nasional HAM tahun 2023 adalah ‘Harmoni Dalam Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika Mempertegas Wawasan Persatuan Dalam Bernegara’, mempunyai makna meskipun kita semua berbeda, kita masih bisa hidup bersama dalam damai dan saling menghargai. Keberagaman bukanlah halangan untuk mencapai harmoni, melainkan justru kekuatan yang memperkaya kita.
Menurutnya, tema ini dipilih karena merupakan konsep yang menghargai dan merayakan perbedaan yang ada di antara kita, baik itu perbedaan budaya, agama, etnis gender, atau latar belakang lainnya.
Terkait Kondisi HAM di Indonesia, Prasetyo mengatakan, kondisi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan,belum mengalami kemajuan signifikan, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi lantaran penanganan yang di lakukan oleh Pemerintah masih di anggap kurang tegas.
Namun beberapa capaian yang perlu dicatat yakni kepercayaan publik pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) meningkat serta upaya penyelesaian non-yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu, meskipun demikian masih banyak tantangan yang perlu diatasi.
Untuk penegakan HAM di Maluku, Prasetyo kembali mengatakan, tantangan terbesar kantor Kemenkumham Maluku adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dan banyak orang/masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa itu HAM dan mengapa penting untuk melindunginya.
“Kanwil Kemenkum Maluku dalam mempromosikan dan melindungi dengan cara koordinasi dan kolaborasi, kami berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam bekerja sama dengan berbagai pihak terkait HAM di Maluku dan lembaga Pemerintah, organisasi masyarakat sipil serta lembaga lainnya untuk menciptakan sinergi dalam upaya mempromosikan dan melindungi HAM.” Jelas Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan beberapa langkah strategi di ambil Kemenkum HAM Maluku untuk memperbaiki kondisi HAM yakni, menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat di Maluku melalui sosialisasi dari Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HAM.
Kantor Kemenkumham Maluku juga Melakukan advokasi untuk memperjuangkan perlindungan HAM, serta dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil,lembaga pemantau HAM lainnya untuk memastikan penegakan HAM yang efektif dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku.
“Selain itu kantor Kemenkumham Maluku menerima pengaduan pelanggaran HAM di wilayah Maluku dan berusaha menyelesaikan kasus kasus tersebut dengan adil dan tepat waktu, termasuk memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM sebagai Wujud bahwa keadilan di jalankan” Tuturnya.
Prasetyo berharap perlu penguatan hukum dan regulasi yang melindungi HAM di tingkat nasional dan internasional, hal ini meliputi peningkatan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, penegakan hukum yang efektif dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Perlunya meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang HAM di semua tingkatan masyarakat, termasuk melakukan kolaborasi antara Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta,” Ungkapnya.
Prasetyo juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada HAM. Memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif agar dapat memperkuat penegakan HAM. (JR)















