MasarikuOnline.Com, Ambon – Sekdaprov Maluku, Sadali Le Wakili Gubernur menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Forum Koordinasi BPSDM/BKPSDM Se- Maluku tahun 2023, yang berlangsung di Aula BPSDM Maluku, pada Senin (05/12/2023).
Kegiatan yang bertemakan Kolaborasi Mewujudkan ASN Unggul tersebut menghadirkan kepala BKPSDM dan kepala Bapeda pada 11 kabupaten/kota.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Maluku, Sadali Le mengatakan, penyelenggaraan Forum Koordinasi BPSDM/BKPSDM se-Maluku tahun 2023 merupakan salah satu upaya organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dengan menciptakan ASN Unggul, memiliki nilai-nilai dasar berakhlak, dan mewujudkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima, serta bangga melayani bangsa.
Menurutnya, sampai saat ini masih ada pegawai yang tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi, padahal pelatihan adalah investasi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada aparatur agar memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.
Gubernur juga menegaskan, dalam upaya kompetensi tentunya memerlukan kolaborasi dan sinergitas antara seluruh elemen, olehnya itu saya berharap kita semua dapat memperhatikan beberapa hal yaitu, penguasaan kompetensi pemerintahan oleh SDM aparatur, termasuk manajerial dan sosial kultural, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi secara maksimal dalam pengembangan SDM aparatur.
Ditempat berbeda, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, saat diwawancarai awak media terkait kegiatan tersebut mengatakan, sasaran dari kegiatan Forum Koordinasi BPSDM/BKPSDM Se-Maluku tahun 2023 tentang bagaimana pemerintah provinsi dan 11 kabupaten/kota bersatu padu dalam satu koordinasi dalam membangun suatu visi pengembangan ASN unggul.
Diakui Hadi Sulaiman, pengembangan ASN unggul ini telah menjadi tema nasional, pada level provinsi Maluku tema ini dibawakan untuk menjadikan ASN Maluku, baik provinsi maupun kabupaten/ kota memiliki kompetensi bisa diunggulkan.
“Kita tahu bahwa yang belum diselesaikan secara penuh dengan BKD dengan Biro Organisasi yaitu mewujudkan analisis kebutuhan Diklat berdasarkan kesenjangan kompetensi antar ASN maupun antar OPD,” Pungkas Hadi Sulaiman. (JR)
