MASARIKU.COM, Ada beberapa rekomendasi DPRD Maluku terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku untuk diperbaiki serta beberapa catatan khusus, itu diantaranya Peningkatan indeks pembangunan Manusia yang belum siginifikan, yang berdampak pada daya beli masyarakat yang masih rendah.
Hal ini diakui oleh Juru bicara DPRD Maluku yang dalam kapasitas sebagai Ketua Pansus LKPJ Gubernur Benhur G Watubun, ST saat membacakan rekomendasi DPRD Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon. Jumat 4/5/2021.
Menurut Watubun, capaian Ekonomi Makro daerah, DPRD Maluku menilai belum ada capaian peningkatan yang signifikan.
Dalam perjalanan tahun kedua pemerintahan Gubernur Maluku irjend Pol Purnawirawan Drs Murad ismail dan Wakil Gubernur Drs. Barnabas Nathaniel Orno, Jumlah pengangguran terbuka di Maluku yang masih tinggi tercatat tahun 2019 sebanyak 54.400 orang mengalami peningkatan sebanyak 16,71 persen di tahun 2020 dengan indeks pengangguran terbuka mengalami peningkatan 7,75 persen.
Maka itu, DPRD Maluku menilai kebijakan anggaran OPD dilingkup Pemerintah Provinsi belum optimal dalam menjawab target yang ditetapkan dalam RPMJ Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dimana kondisi ini sangat bertolak belakang dengan trend peningkatan APBD dari tahun 2019 ke tahun 2020.
Termasuk didalamnya akumulasi bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan pinjaman SMi sebesar 700 milyar namun baru direalisasikan. 25 persen ditahun 2020.
Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Maluku perlu mengalokasikan APBD ke daerah-daerah yang memberikan. Kontribusi kemiskinan tertinggi.
Dimana proses pembangunan harus terintegarasi antara provinsi dan kabupaten kota terutama. Di kabupetn kota yang menyumbang angka kemiskinan tertinggi.
Kemudian Kebijakan anggaran harus memihak pada program-program pemberdayaan yang bersumber pada instrument untuk menurunkan angka kemiskinan.
Sehingga persoalan belum terealisasinya pinjaman SMI sebesar 75 pesen harus menjadi perhatian khusus Gubernur Maluku.
Namun demikian DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran OPD dalam kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat maluku. (RS)
.
