MasarikuOnline.Com, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase Monitoring Center of Prevention (MCP), sebuah program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat virtual bersama KPK yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (13/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Lewerissa memberikan apresiasi kepada KPK atas pemaparan yang telah diberikan terkait MCP. Ia juga mengakui bahwa capaian MCP Provinsi Maluku pada tahun 2024 masih berada di posisi rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota di wilayahnya. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi untuk diperbaiki.
“Kami akan bekerja keras, melakukan koordinasi internal, dan memonitoring perkembangan setiap hari. Kami pastikan untuk mengikuti arahan KPK dalam meningkatkan persentase MCP di Maluku,” ujar Lewerissa.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa peningkatan capaian MCP bukan hanya sekadar memenuhi dokumen administratif, tetapi yang lebih utama adalah implementasi nyata dari prinsip-prinsip pencegahan korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa juga memberikan apresiasi kepada beberapa kabupaten dan kota yang telah mencapai skor MCP yang cukup baik. Adapun rata-rata capaian MCP di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku pada tahun 2024 adalah 56%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Tual – 87%
2. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah – 85%
3. Pemerintah Kota Ambon – 76%
4. Pemerintah Provinsi Maluku – 63%
5. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya – 59%
6. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru – 58%
7. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur – 49%
8. Pemerintah Kabupaten Buru – 45%
9. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat – 42%
10. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan – 42%
11. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar – 36%
12. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara – 32%
Gubernur meminta seluruh kepala daerah, khususnya di daerah dengan capaian MCP yang masih rendah, untuk lebih serius dalam menata ulang proses administrasi dan pelaporan agar dapat meningkatkan skor MCP di tahun mendatang.
“Mari kita manfaatkan waktu dengan efisien dan efektif untuk membenahi sistem pelaporan dan administrasi. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa meningkatkan capaian MCP,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Lewerissa memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan menggerakkan seluruh sumber daya internal dan bekerja dalam satu visi serta frekuensi kerja yang sama.
“Berikan kami waktu. Dengan komitmen dan kerja keras, kami akan bekerja sebagai satu tim yang solid untuk mencapai target yang diharapkan KPK,” tutupnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Maluku, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan capaian MCP Provinsi Maluku dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang, sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin terjaga. (**)
