MasarikuOnline.Com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera meninjau kembali kebijakan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan ini disampaikan menyusul kekhawatiran yang meluas di kalangan tenaga honorer dan pencari kerja yang telah lama menanti kejelasan status mereka.
“Saya minta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini karena sangat berpengaruh terhadap nasib para pencari kerja, khususnya tenaga honorer,” tegas Watubun dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (12/3/2025). “Penundaan ini bukan sekadar perubahan waktu, tetapi menyangkut harapan ribuan tenaga kerja.”
Surat edaran terbaru dari Kementerian PANRB menyebutkan bahwa pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang ke 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
Watubun juga menyoroti belum diterbitkannya SK pengangkatan bagi banyak tenaga PPPK dan kontrak, yang berdampak langsung pada keterlambatan pembayaran honor.
“Ini situasi yang mendesak. Kami berharap Presiden menunjukkan kepekaan dan kebijaksanaan terhadap hal ini,” pungkasnya. “Jangan abaikan harapan mereka.” (**)
