Masarikuonline.Com, Jkt, – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan kegiatan pelatihan penanganan stunting yang digelar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 21-23 Juni 2022. Kegiatan BNPP tersebut untuk memperkuat peran dan kapasitas Camat di kawasan perbatasan, agar dapat turut serta berkontribusi dalam intervensi penanganan stunting, khususnya pada Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Riau.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, menyampaikan penanganan stunting sangat penting dan masuk ke dalam Prioritas Nasional, tepatnya PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
“Penanganan stunting menjadi sangat penting karena stunting dapat menghambat peningkatan SDM, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Berdasarkan hasil penelitian International Food Policy Research Institute tahun 2016, stunting dan masalah gizi diperkirakan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar tiga persen per tahun,” ujar Jeffry dalam laporannya, Jumat (24/6/2022).
Lebih lanjut Jeffri menjelaskan Prevalensi Balita Stunting Nasional Tahun 2021 sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita, angka ini masih di atas target yaitu 21,1 persen, walaupun dalam delapan tahun terakhir tren stunting turun secara konsisten.
Perlu percepatan penurunan 10,4 persen dalam tiga tahun atau 3,5 persen per tahun untuk mencapai target RPJMN yaitu 14 persen di Tahun 2024. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Prevalensi Stunting Provinsi Riau sebesar 22,3 persen, berada dibawah capaian nasional 24,4 persen dan berada pada urutan ke-10 terbawah secara nasional, namun masih berada diatas standar WHO.
Jeffry menegaskan bahwa peran Camat sangat diperlukan untuk menjembatani program yang disusun di Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan. Para Camat diharapkan akan dapat berperan dalam percepatan penurunan stunting, terutama untuk penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan; menggerakkan dan pendampingan lapangan di tingkat kecamatan; pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa; monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kecamatan; mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan; serta mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader.
“Selain hal-hal tersebut peran camat juga dapat dikuatkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan seperti minilokarya yang diadakan minimal satu kali dalam satu bulan, rembuk stunting minimal satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” pungkasnya.
Kegiatan pelatihan penanganan stunting ini diikuti oleh pejabat perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, meliputi Biro Pemerintahan dan Otda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesehatan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi OPD Kesehatan, BPPD Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis, serta para Camat Lokasi Prioritas (Lokpri) yang terdiri dari Camat Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bangko, Pasir Limau kapas, Sinaboi, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik PutriPuyu, Rangsang Pesisir, Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, dan Bandar Laksamana.
Sementara itu narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini terdiri dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden; Kassubdit Kesehatan Direktorat SUPD3, Ditjen Bina Bangda Kemendagri; Penyuluh KB Ahli Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Praktisi/akademisi Public Financial Management; dan Koordinator Program Manajer, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Satgas Percepatan Penurunan Stunting. (JR**)
(Sumber : Humas BNPP)
