MasarikuOnline. Com, Flores timur – Rapat Dengar Pendapat antara Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur bersama TAPD Kabupaten Flores Timur,Jumad,18 Agustus 2023 diwarnai pula dengan luapan kekecewaan anggota DPRD atas kemitraan semu yang dilakoni Pemerintah Kabupaten di era Kepemimpinan Daerah pada masa Transisi ini.
RDP yang membahas soal kehadiran Perbup Nomor 13 Tahun 2023 tentang KKD yang baru di munculkan Pemkab Flores Timur di momen pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 belum lama ini,lantas dikaitkan barisan DPRD Flores Timur dengan kenyataan pahit yang harus mereka pikul akibat kealpaan fatal Pemkab Flores Timur di Tahun Anggaran 2022 silam.
Buntut dari ketidak cermatan TAPD dalam melakukan perhitungan KKD serta tidak dibuatnya Perbup KKD di Tahun 2022, ke-30 anggota DPRD Flores Timur diwajibkan BPK untuk mengembalikan nilai uang yang disebutkan BPK Perwakilan NTT sebagai Kelebihan Pembayaran !
Dimana spirit Kemitraan di Mata Pemkab ?
Ketua DPRD Robert Kreta, dan anggota Gabungan Komisi lainnya seperti Rofin Kabelen,Vicky Betan,Wis Kean,Ignas Uran,Muhidin Demon Sabon dan Miral Ratuloly terhadap kenyataan tumbal atas kelalaian fatal Pemkab Flores Timur itu, lantas meneriaki betapa buruknya kemitraan tersebut.
Bukan soal nilai temuan dan Rekomendasi BPK Perwakilan NTT, namun menilik dari kenyataan menjauhnya komunikasi dan koordinasi yang dilakoni barisan Pemkab selama ini,sontak mendidihkan amarah barisan Legislatif Flores Timur.
Hilangnya koordinasi sewaktu BPK RI Perwakian NTT sudah mewanti-wanti di pemeriksaan awal serta menjauhnya kooordinasi komunikatif pada ruang klarifikasi pra terbitnya LHP,bahkan hingga pada lakon mempengaruhi anggota DPRD dari rumah ke rumah untuk menandatangani SKTJM, menyalahkan barah amarah warga Gabungan Komisi.
Tak ayal, sengatan yang bernada peringatan kepada barisan TAPD pun deras dialirkan Ketua DPRD Robert Kreta dan Ketua Komisi B, Rofin Kabelen.
“Akan ada waktunya, Pemimpin Transisi ini pulang kampung, tapi Pak Pejabat Sekda,dan semua kalian yang hadir ini, masih ada disini dan kita tentu masih bersama ! Pak Pejabat Sekda, walau tidak ada koordinasi, namun sebagai Pimpinan DPRD pasca LHP ini terbit, saya telah menyurati Pemerintah, menyampaikan sikap Lembaga. Dan saya tahu,Surat atas Nama Lembaga DPRD itu pasti langsung dibuang ke tong sampah ! Karena hingga saat ini, tidak ada respon sama sekali ! Tolong hargai Lembaga DPRD Pak ! Politik itu baik, dan jangan melihat politik itu buruk ! Jangan memaksa kami untuk menerapkan politik buruk itu,Pak Pejabat Sekda.” tegas Robert Kreta yang juga adalah Sekertaris DPC PDI-Perjuangan Flores Timur dan Rofin Kabelen,Ketua DPD PAN Flores Timur.
Pejabat Sekda,Petrus Pedo Maran terhadap sengatan-sengatan itu pun tampil tenang.Dalam ketengangannya, Pedo Maran menegaskan, Pemerintah sama sekali tidak mempunyai tendesi politik.
“Apa yang terjadi ini, itulah kondisi faktual yang kita alami bersama.Kondisi yang sama pun dialami Kabupaten –kabupaten lain,bahkan juga Pemprov.Kehadiran Perbup 13 ini sifatnya mencegah atau pencegahan, agar jangan sampai temuan yang sama terjadi lagi di Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023 nantinya. Kami sudah diwanti-wanti itu, bahkan nilainya tambah besar, dan itu tidak etis saya ungkapkan disini.”ujarnya dengan tetap mengatakan Perbup 13 Lahir atas Rekomendasi LHP BPK Perwakilan NTT tersebut.
Perdebatan tensi tinggi itu baru meredah,saat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Flores Timur, Abdul Razak Jakra, bersuara atas permintaan beberapa warga Gabungan Komisi.
Mengutip dua poin yang tercatat pihak BPK RI Perwakilan NTT dalam LHP tertanggal 21 Juni 2023 sebagai penyebab temuan itu, dirinya pun mengamini bahwa itulah ruang kekeliruan Pemkab Flores Timur.
Dirinya lantas meminta Kalangan DPRD untuk menyudahi perdebatan itu sembari merumuskan formula teknis,selanjutnya bersama Pemkab Flores Timur mengkomunikasikan ihkwal Rekomendasi itu ke BPK RI Perwakilan NTT.(Eman Niron).
