MasarikuOnline.com, Ambon – Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Maluku tahun 2022 di buka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie yang berlangsung di Swisbell Hotel, Kota Ambon, pada Selasa (13/12/2022).
Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekda didampingi Inspektur Wilayah II BKKBN RI, Sunarto, SE. M.M, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Charles Brabar, SE, M.Si, dan Ketua Pokja III TP PKK Provinsi Maluku, Nita Bin Umar.

Rakor TPPS tersebut dalam rangka Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022 tersebut juga dihadiri Kepala dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam TPPS Provinsi Maluku.
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 72, Pemerintah Daerah melalui TPPS baik kabupaten/kota maupun Provinsi Maluku secara berjenjang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting.
“Tanpa terasa, kita sudah berada pada semester terakhir dari tahun 2022, yang juga adalah semester terakhir dari implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) tahun 2022.Dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan evaluasi sudah sejauhmana kita memenuhi tanggungjawab mencapai target-target kinerja kita yang diukur dengan pencapaian berbagai indikator yang telah diatur baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 maupun RAN PASTI,” terang Sekda.

Berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting, Sekda mengatakan, sesuai arahan dari Kementrian Dalam Negeri dan BKKBN RI, TPPS Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di Maluku telah menyampaikan laporan pencapaian kinerja semester I, yakni pada kurun waktu Januari sampai degan Juni melalui Dirjen Bangda.
“Dan pada tanggal 2 Desember 2022, Provinsi Maluku tercatat sebagai provinsi kedua yang menyampaikan laporan TPPS provinsi dan semua kabupaten/kotanya. Artinya, pelaporan kita untuk semester I telah tuntas. Walaupun, ada banyak kekurangan yang perlu dibenahi pada pelaporan semester 2 nantinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, untuk tingkat provinsi, yang diberikan tanggungjawab 11 indikator percepatan penurunan stunting. Dari jumlah tersebut sebnyak 5 indikator yang sudah mencapai 100%, yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi, pengintegrasian program percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, implementasi sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting, serta pelaksanaan pemantauan dan evelauasi.

Sedangkan 5 indikator lainnya masih harus dikejar, diantaranya adalah menyangkut persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting, dimana belum semua kabupaten/kota mencapai target ini, sehingga prosentase capaian untuk indikator ini barulah berada pada angka 27 persen.
Untuk itu, ia berharap adanya keterpaduan sinergitas lintas sektor, adanya penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian semua program yang dimiliki oleh tiap OPD terkait, untuk sejalan dengan tuntutan Perpres 72/2021 dan RAN PASTI.
Ari Dwikora Tono, Ak., CA., M.Ec.Dev., CFrA., QIA., ASEAN CPA., CGCAE, sebagai Inspektur Utama BKKBN RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sunarto, SE. M.M, selaku Inspektur Wilayah II BKKBN RI mengatakan, Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2021 angka stunting secara Nasional turun sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen pada Tahun 2019 menjadi 24,4 persen pada Tahun 2021 dan prevalensi angka stunting di provinsi Maluku juga turun tetapi hanya sebesar 1,7 persen dari 30,4 persen Tahun 2019 menjadi 28,7 persen Tahun 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen.
“Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan target penurunan stunting 14% hingga tahun 2024, sebagaimana Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dan untuk pelaksanaannya BKKBN telah menerbitkan Perban No.12 Tahun 2021 (RAN PASTI),” jelasnya.
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), pasal 10 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ayat 3, yang menjelaskan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
Penguatan perencanaan dan penganggaran.
Peningkatan kualitas pelaksanaan.
Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Hasil Audit Kasus Stunting yang telah dilakukan bersama dengan Tim Teknis dan Tim Pakar pada Semester I dan II, serta hasil evaluasi atas Program Percepatan Penurunan Stunting yang akan disampaikan secara detil oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan rekomendasi untuk tindak lanjut bagi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dan para pihak terkait lainnya. (JR)


















