masarikuOnline.com, Ambon – Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy dalam melaksanakan tanggung jawab membenahi tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Buru, diperhadapkan dengan salah satu Persoalan yang menjadi fokus perhatiannya adalah persoalan penambangan emas Ilegal di gunung botak.
Salampessy saat di wawancarai media masarikuOnline pada Jumat 30 September 2022, terkait dengan persoalan penambangan emas di gunung Botak, menjelaskan, sebagaimana kewenangan Pemerintah yang diatur dalam Perpres 55 tahun 2022, dimana kewenangan pengelolaan sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya untuk Daerah bisa mendorong pengelolaan sumber daya alam nya dapat berkelanjutan.
Menurutnya, khususnya untuk gunung Botak di kabupaten Buru, kewenangan perizinan pengelolaan di pusat untuk mineral dan logam , kemudian juga ke Pemerintah Daerah Propinsi.
” Kita butuh investor untuk berinvestasi, kita buka ruang seluas-luasnya karena kita punya wilayah, tetapi kewenangan untuk pengelolaan nya bukan pada kita, kitalah yang menerima dampak dari Persoalan itu,” jelas Salampessy
Saat ini kata Salampessy, kita sedang melakukan penyadaran kepada masyarakat dan memberikan pengertian bahwa lingkungan mereka tercemar akibat penambangan di gunung botak yang tanpa izin.
” Ada beberapa langkah terobosan, yang salah satu nya dilakukan dengan melibatkan Dinas Catatan Sipil kabupaten Buru untuk segera mengidentifikasi warga yang bukan warga Buru, agar dapat mengetahui identitas mereka , dan apabila mereka telah menetapkan di kabupaten Buru sudah lebih dari satu tahun untuk dapat memilih untuk tinggal di kabupaten Buru dengan KTP Buru atau harus tinggalkan kabupaten Buru, hal ini dilakukan untuk menghentikan penambangan ilegal di gunung botak, karena sebagai besar penambang adalah warga pendatang,” Ungkap Salampessy.
Kami juga sementara menertibkan penjualan obat-obatan dan bahan kimia yang marak di perjual belikan di penambangan gunung botak.
” Kita sementara bekerjasama melibatkan unsur terkait untuk menertibkan dan mengontrol peredaran bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk pemurnian biji emas di gunung botak, ” Tandas Salampessy
Kalau semuanya bisa terkontrol dengan baik, menurutnya, kedepannya lingkungan gunung botak bisa terjaga.
Kami juga berupaya menyadarkan masyarakat, terutama pendekatan aspek hukum adat. Kawasan hukum adat Kayeli belum memiliki kepala Desa definitif, hal di karenakan hukum adat desa Kayeli menggunakan sistem turunan yang akan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, hal ini harus terselesaikan, agar kawasan petuanan Kayeli dan negeri-negeri yang berada di bawahnya bersama tokoh-tokoh adat, terutama penguasa wilayah dataran tinggi (pegunungan) dan penguasaan dataran rendah dapat duduk bersama membicarakan persoalan tersebut. (JR)















