Fraksi Partai Gerindra Sampaikan Beberapa Catatan Krusial Terhadap Pelaksanaan APBD Promal TA. 2021

oleh -808 Dilihat

MasarikuOnline.com, Ambon – Fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhir Fraksi yang dibacakan oleh Andy Munaswir. Senin (29/8) mengatakan,  sejak dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi Maluku tahun Anggaran 2021 disampaikan ke DPRD pada awal bulan Agustus 2022 ini, Fraksi Partai Gerindra mengkaji dan menelaah isi dokumen tersebut

Berdasarkan hasil telaah isi dokumen tersebut, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan kritis dan prinsipil antara lain,

Keterlambatan Pemerintah Daerah  dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku tahun 2021, pada pasal 194 ayat 3 dinyatakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat 2,  dilakukan paling lambat 7 bulan  setelah tahun anggaran berakhir.

Belum tertatanya dokumen sistem pelaporan dengan baik, masih terdapat halaman yang kurang serta masih terdapat angka-angka yang tidak sesuai sehingga sangat membingungkan. Menurut pendapat Fraksi Gerindra, ini harus ditata secara baik karena dokumen negara harus di buat secara baik dan teliti.

Masih terdapat perbedaan angka yang tertera dalam dokumen  Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Fraksi Gerindra tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dari Pemerintah Daerah, terkait jumlah aset tetap Propinsi Maluku dalam hasil audit LKPD ada selisih perbedaan nilainya.

Penggunaan pinjaman SMI, tidak melalui proses perencanaan yang baik, sehingga menempatkan program-program yang direalisasikan  tidak mampu menjadi solusi  pemulihan ekonomi Nasional dan tidak mampu mengatasi keterisolasian daerah -daerah di Maluku dari sektor infrastruktur jalan

Penurunan angka kemiskinan hanya merupakan data statistik, fakta empirisnya masih banyak masyarakat Maluku yang belum sejahtera, jumlah penduduk miskin di desa-desa pada 11 Kabupaten/ kota masih dominan.

Intervensi anggaran bencana yang disiapkan masih dibawah standar kebutuhan, lidin sektor yang menangani bencana harus diberikan porsi APBD yang profesional, karena Propinsi Maluku memiliki tingkat bencana yang cukup tinggi

Mengingat pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki prospek kedepannya, maka BUMD yang berorientasi bisnis pada bidang energi dan sumber daya alam harus di suport secara maksimal  untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan PAD dan dikelola secara efektif dan efisien

Ditemukan bantuan perikanan kepada masyarakat pada tahun 2021, yang baru direalisasikan pada tahun 2022, hal ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Masih terdapat pembayaran upah guru honorer yang masih dibawah standar yang tidak sesuai juknis Bos Nasional pada beberapa sekolah LSB, SMA, SMK pada tahun 2021 dan 2022

Dinas kesehatan dan menejemen rumah sakit umum Haulussy telah gagal mencair insentif dana covid 19 tahun 2020 sampai batas waktu yang di tentukan. Dinas kesehatan dan menejemen rumah sakit umum Haulussy sudah lalai dan sangat mengecewakan tenaga kesehatan rumah sakit umum daerah Haulussy, bahwa Rumah sakit umum daerah Haulussy juga belum membayar jasa cleaning servis, padahal mereka telah mengabdikan diri   mereka pada rumah sakit umum Haulussy sejak tahun 2020.

Dana insentif covid 19 tahun 2022 milik tenaga kesehatan rumah sakit lapangan di PBDSM Maluku yang harus dibayarkan sejak awal tahun 2021, namun baru dapat di realisasikan di pertengahan tahun 2022. Dinas kesehatan terus-menerus menunjukkan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

Kami meminta PT Maluku Negeri Abadi dan Pemerintah Propinsi Maluku untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan inves Coorporation untuk mempercepat proyek abadi blok Masela, kami tidak mengharapkan dana penyertaan modal Rp 5 miliar di tahun 2021 Menjadi sia-sia

Menutup pembacaan pendapat akhir Fraksi Gerindra, Andy Munaswir mengatakan, Partai Gerindra sangat berharap Pemerintah Daerah memperhatikan dan menindaklanjuti catatan-catatan kritis dan krusial yang telah disampaikan, jangan lagi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun.

Akhirnya dengan keyakinan Pemerintah Daerah akan memperbaiki menajemen pengelolaan Pemerintahan kedepannya, maka Fraksi Gerindra DPRD Propinsi Maluku menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi Maluku tahun Anggaran 2021 untuk dapat di sahkan dan ditetapkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Maluku dalam sidang paripurna DPRD Propinsi Maluku. (JR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.