MasarikuOnline. Com, Flores timur – Rela meninggalkan kesibukan pribadi maupun urusan rumah tangga mereka ,puluhan eks tenaga non ASN di Kabupaten Flores Timur mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Flores Timur dan mengikuti jalannya persidangan di momentum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut.
Terhitung dari Paripurna Penyampaian Nota Pengantar atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 hingga penjelasan penjabaran dan pembahasannya pada forum Gabungan Komisi,mereka secara saksama mengikuti jalannya persidangan tersebut.
Walau menggendong beban hidup pasca Pemutusan Hubungan Kerja akibat kebijakan penghapusan Tenaga Non ASN oleh Pemerintah Pusat per 1 April 2023 lalu, mereka rela datang ,menyaksikan dan mendengar secara langsung, apakah amanat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara,Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesi, Abdullah Azwar Anas sebagaimana Surat Edaran yang telah dikeluarkannya pada tanggal 25 Juli 2023 itu, telah disikapi Pemkab Flores Timur ?
Konsentrasi mereka semakin penuh,tak kala Ketua Komisi B,Rofin Baga Kabelen yang disusul Vicky Betan menggelegarkan suaranya meminta penjelasan pihak TAPD untuk menjelaskan tambahan anggaran sebesar 2 milyar dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2023 yang dijabarkan Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur,Petrus Pedo Maran.
Betapa kecewanya mereka sewaktu mendengar penjelasan Pejabat Sekda tersebut, bahwasanya pemangkuan anggaran sebesar 2 milyar itu diperuntukan bagi Belanja Pegawai Non ASN yang sedang aktif bekerja hingga bulan Desember 2023.
Aneka luapan kekesalan yang berpadu dengan perubahan ekspresi puluhan eks pegawai Non ASN pun spontan mengalir.”Ai sampe ati beto le Pemerenta dorang ni.Jo begena dengan Surat Edaran MenPAN RB itu?” begitulah kasak kusuk luapan kecewa yang terdengar dari deretan tangga,tempat puluhan eks pegawai Non ASN itu duduk.
Nyaris saya mereka bangun dan bersorak ketika Vicky Betan,anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dan Rofin Kabelen serta Ignas Uran kembali menyalak,mendesak barisan TAPD untuk patuh pada Surat Edaran MenPAN RB Nomor Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 tersebut.
Konsistensi komitmen yang berasal dari ketulusn hati para wakil rakyat Kabupaten Flores Timur terhadap nasib ke-819 mereka itu,dratis menguatkan semangat mereka yang sempat redup gegara penjelasan terkait pemangkuan 2 milyar yang dalam rancangan, terpangkukan bagi rekan-rekan mereka yang masih aktif bekerja tersebut.
Mereka bahkan tidak pernah beranjak dari Kantor DPRD disaat sidang di skors.Walau menahan lapar dan dahaga.mereka tetap siaga mengikuti lanjutan persidangan walau waktu sudah di ambang petang.
Lanjutan persidangan keesokan harinya pun tidak melunturkan semangat mereka.Hingga tiba waktunya,di Kamis ,4 Agustus 2023,dinamika sidang bertensi tinggi itu berakhir pada ultimatum Gabungan Komisi kepada TAPD Kabupaten Flores Timur untuk mengakomodir kembali ke-819 eks tenaga Non ASN plus memangkukan tambahan anggaran.
Luapan kegembiraan pun terlenting dari tangga tempat puluhan eks pegawai Non ASN menyaksikan keputusan di persidangan tersebut.Mereka lalu saling menyalami dan berpelukan satu sama lain tak mempedulikan permintaan Pejabat Sekda agar persoalan mereka yang telah tersahkan itu masuk dalam ruang pembicaraan khusus antara TAPD dan Lembaga DPRD.
“Kalau DPRD sungguh peduli,kenapa Pemkab Flotim tidak ? Kami ini anak Lewotanah Flores Timur.Kemarin kami diberhentikan atas dasar Surat MenPAN RB.Nah,kini MenPAN RB yang sama meminta agar setiap PPK untuk mengalokasikan anggaran bagi semua Tenaga Non ASN yang telah masuk data base BKN.Dan kami di bulan Mei 2023 lalu telah mengikuti tahapan pendataan itu.Lantas kenapa Pemkab tidak mematuhi Surat Edaran MenPAN RB terbaru yang dikeluarkan pada 25 Juli kemarin ? Kami saja tahu itu Surat Edaran,masa selevel Pemerintah tidak tahu bahkan terkesan apatis si ?” ujar beberapa di antara puluhan eks tenaga Non ASN itu.(Eman Niron).

