MasarikuOnline.com, Ambon – Ketua komisi IV DPRD Propinsi Maluku, Samson R Atapary, SH, memberikan penjelasan terkait dengan persoalan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, atas setiap karyawan yang bekerja pada setiap perusahaan yang beroperasi di Maluku tentang hak untuk diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan.
Atapary mengatakan, Minggu depan akan mengagendakan pertemuan dengan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan di kantor DPRD Provinsi Maluku
“Nantinya semua perusahaan yang beroperasi di Maluku kami akan meminta data terkait dengan jumlah karyawan serta berapa karyawan pada tiap perusahaan yang telah diikutsertakan baik sebagai BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan,” jelasnya pada media ini di kantor DPRD karang panjang Ambon, pada Kamis (10/11/2022)
Menurutnya, dari hasil pertemuan itu, pastinya kita akan mengetahui berapa jumlah karyawan pada setiap perusahaan yang beroperasi di Maluku dan berapa banyak dari jumlah karyawan itu yang telah diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan.
Atapary menambahkan, setelah pertemuan itu, kami akan melakukan evaluasi bagi setiap perusahaan yang sampai saat ini belum mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan
” Pastinya kami akan memikirkan rekomendasi berupa sangsi bagi perusahaan-perusahaan yang menyimpang dari peraturan yang kaitannya dengan ketenagakerjaan maupun kesehatan ini seperti apa,”ungkapnya
Prinsip kami di lembaga DPRD ini kata Atapary, akan melakukan meditasi untuk menjaga keseimbangan terkait hak para karyawan dapat terpenuhi dengan baik serta setiap perusahaan yang beroperasi di Maluku ini dapat melakukan aktivitas juga dengan baik. (JR)
