MasarikuOnline.com, Ambon, – Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi (SIMONI) Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Keluarga Berencana (KB) T.A 2023 Regional III di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, pada Senin (23 Agustus 2022)
Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat, Aris Firmanto, SE, MSR, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar, SE, M.Si, perwakilan Direktur Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga (KPAPO), Bappenas/Kementerian PPN, Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan, Para Tim Pengendali DAK BKKBN Pusat, Para Tim Pengendali DAK Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Peserta Regional III, Kepala OPD Dalduk-KB dan Tim Pengendali Dak Kabupaten/Kota se Maluku, Koordinator/Sub Koordinator dan Tim Pengendali DAK Subbidang KB Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
Plt Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat, Aris Firmanto, SE, MSR, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Pelaksanaan DAK Subbidang Keluarga Berencana di daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 2024 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), serta menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19 tahun).
“DAK sifatnya untuk membantu, bukan menggantikan dana APBD untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang kuat karena pemerintah pusat telah memberikan dukungan DAK Subbidang KB untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana KB di kabupaten dan kota, termasuk sarana prasarana mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkataan pelayanan KB.”Jelasnya
Aris menambahkan, Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa dalam penentuan penerima DAK tidak lagi diberikan merata pada semua Kabupaten/Kota, tetapi lebih selektif dan lebih fokus.
Menurut Aris, Tujuan Pelaksanaan Kegiatan SIMONI DAK Fisik Sub Bidang KB TA 2023 meliputi:
a) Untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan OPD-KB Kab/Kota terhadap hasil penilaian DAK Fisik Sub bidang KB TA 2023 pada Menu fisik Sarana Prasarana Pelayanan KB dan Percepatan Penurunan Stunting.
b) Untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran indikatif terhadap Hasil Penilaian menu Sarana Prasarana Pelayanan KB dan menu Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting DAK Fisik Sub Bidang KB TA 2023.
c) Untuk melakukan Aprovval/Reject terhadap hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan OPD-KB Kab/Kota melalui aplikasi KRISNA-DAK.
Pada kesempatan yang sama, kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar, SE, M.Si, dalam sambutan selamat datang mengatakan, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Direktur datang kepada Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga Bappenas beserta rombongan di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon dan juga mengucapkan terima kasih telah memilih Maluku sebagai Lokasi kegiatan Singkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Subbidang KB Regional III T.A 2023.
Menurut Brabar, Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota dan merupakan provinsi yang memiliki berkarakteristik kepulauan dengan dengan luas wilayah 712.480 Km2. Luas daratan 54.148.5 Km2 (7,6%) & luas lautan 658.331.5 Km2 (92,4%) dan memiliki 1.340 pulau, sehingga memiliki rentang kendali yang cukup berat,
Melalui kegiatan ini saya menaruh harapan yang sangat besar kepada Bapak Ibu kepala Dinas dan TIM Pengendali DAK dapat berkolaborasi dan berkordinasi dengan Pemerintah daerah dengan baik, sehingga mengejar ketingalan kita agar pengelolaan DAK Subbidang KB dapat berjalan sesuai yang diamantkan dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi percepatan penurunan stunting di Maluku serta memberikan daya ungkit dalam peningkatan Program Bangga Kencana dan dapat mewujudkan mewujudkan tujuan mulia untuk mensejahterakan keluarga di Maluku secara khusus dan dilndonesia secara umum. (JR)
