MasarikuOnline.Com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkomitmen penuh untuk mendukung tercapainya cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam kegiatan silaturahmi dan audiensi bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon pada Kamis (13/03).
Menurut Bodewin, audiensi dan evaluasi rutin seperti ini sangat penting untuk memastikan Program JKN berjalan dengan baik di Kota Ambon.
“Pertemuan seperti ini penting bagi kita. Kita dapat membahas program-program yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan menentukan langkah strategis ke depan. Sehingga kita dapat memastikan seluruh masyarakat Kota Ambon memperoleh layanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin menekankan pentingnya validasi data kepesertaan JKN bagi masyarakat kurang mampu, yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Ambon.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang menjadi peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) benar-benar layak menerima bantuan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses verifikasi data DTKS harus dilakukan dengan baik mulai dari tingkat RT/RW hingga Kementerian Sosial agar keakuratan data tetap terjaga.
Selain membahas JKN, Bodewin juga menyoroti fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Ambon.
“Kami selalu berupaya agar fasilitas kesehatan di Kota Ambon dalam keadaan optimal. Saya ingin setiap desa atau kelurahan memiliki puskesmas, atau setidaknya puskesmas pembantu. Kami juga berharap Kota Ambon memiliki rumah sakit sendiri, walaupun tipe D, agar dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy, menambahkan bahwa 21 puskesmas di Kota Ambon akan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025.
“Dengan penerapan BLUD, puskesmas akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” tutur Wendy.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon, Harbu Hakim, mengapresiasi kontribusi aktif Pemkot Ambon dalam mendukung implementasi Program JKN.
“Audiensi ini menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, berdiskusi, dan bersinergi demi optimalisasi Program JKN. Kami juga mengharapkan dukungan Pemkot Ambon untuk meningkatkan rekrutmen peserta JKN segmen pegawai swasta,” kata Harbu.
Ia juga mendorong optimalisasi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016, yang mewajibkan kepesertaan JKN dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kota Ambon, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan Pemkot.
“Jika diperlukan, kami siap memberikan dukungan data dari BPJS Kesehatan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antara Pemkot Ambon dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan kepesertaan JKN di Kota Ambon dapat terus meningkat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (**)
