MasarikuOnline. Com, Ambon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mempercepat perluasan akses keuangan masyarakat dengan memperkuat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga akhir 2025, berbagai program TPAKD terbukti mendorong inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, hingga digitalisasi ekonomi daerah, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku menembus Rp 1 triliun.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku Semester II 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (16/12/2025). Rapat ini melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku, lembaga jasa keuangan, serta instansi terkait untuk mengevaluasi program 2025 sekaligus menetapkan arah kebijakan 2026.
Kepala OJK Provinsi Maluku Andi Muhammad Yusuf mengatakan, rapat pleno menjadi momentum penting untuk memastikan program TPAKD selaras dengan target Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) 2029 serta agenda pembangunan daerah Sapta Cita Lawamena: Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Program TPAKD diarahkan agar semakin memperluas akses keuangan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. Ia mengapresiasi capaian TPAKD sepanjang 2025 yang dinilai berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku. Gubernur juga menegaskan peran strategis TPAKD Provinsi sebagai koordinator 11 TPAKD kabupaten/kota agar implementasi program berjalan efektif dan merata.
Capaian Utama TPAKD Maluku 2025
Sekretaris TPAKD Provinsi Maluku Onesimus Soumeru memaparkan sejumlah capaian signifikan sepanjang 2025. Pada aspek pengembangan ekonomi daerah, TPAKD menggelar tiga kegiatan business matching UMKM di Ambon, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat. Selain itu, ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas pala mulai dibangun melalui penandatanganan kerja sama antara PT Kabong Tani Pala dan pengumpul pala di Negeri Seith, didukung BPD Maluku dan Maluku Utara.
Dari sisi perluasan akses keuangan, penyaluran KUR di Maluku mencapai Rp 1,0 triliun kepada 21.673 debitur. Sementara itu, pembiayaan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) terealisasi Rp 5,6 miliar kepada 349 debitur, melampaui target awal 3.000 debitur. Jumlah agen Laku Pandai juga meningkat menjadi 4.075 agen per November 2025, naik dari 3.693 agen pada Desember 2024.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencatat 122.731 rekening SimPel dengan saldo Rp 37,68 miliar, serta 8.761 rekening non-SimPel dengan saldo Rp 11,38 miliar. Di bidang pelindungan jaminan sosial, tercatat penambahan 10.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan signifikan pekerja informal aktif.
Untuk digitalisasi UMKM, jumlah merchant QRIS di Maluku bertambah 19.171 merchant sepanjang Januari–Oktober 2025. Sementara pada aspek literasi dan inklusi keuangan, OJK dan TPAKD membuka empat galeri investasi edukasi baru, menggelar Moluccas Financial Day pada Bulan Inklusi Keuangan, serta melaksanakan 17 kegiatan Bulan Literasi Keuangan yang menjangkau hampir 6.000 peserta. Edukasi keuangan syariah juga masif dilakukan dengan total puluhan ribu peserta di berbagai kabupaten/kota.
Arah Program TPAKD Maluku 2026
Untuk tahun 2026, rapat pleno menyepakati sejumlah fokus program, antara lain penguatan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas unggulan pala, peningkatan penyaluran KUR dan K/PMR, perluasan agen Laku Pandai, serta penguatan program KEJAR dengan prioritas siswa SMA.
TPAKD juga akan mendorong peningkatan jumlah merchant QRIS, pembukaan galeri investasi pasar modal, pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2026, serta Bulan Literasi Keuangan pada Mei–Agustus 2026 yang dilengkapi Training of Trainers bagi Guru Penggerak dan guru ekonomi.
Program kerja TPAKD Provinsi Maluku ini menjadi acuan bagi TPAKD kabupaten/kota dengan tetap menyesuaikan potensi lokal masing-masing daerah. OJK Maluku optimistis, penguatan peran TPAKD akan terus mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan UMKM, dan memperkokoh perekonomian Maluku secara berkelanjutan. (**)
