MasarikuOnline.Com, Ambon — Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dalam forum Dialog Publik bertajuk “Bagaimana Nasib Maluku” yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku di Hotel Pacific, Ambon, Sabtu (17/5).
Dalam forum tersebut, Mercy mengungkapkan keprihatinannya atas pemangkasan anggaran untuk Maluku yang mencapai Rp1,3 triliun. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tanpa efisiensi pun, kita sudah setengah mati urus rakyat. Sekarang dengan anggaran dikurangi, program hilang, ekonomi mandek, dan kemiskinan tetap tinggi. Ini krisis nyata bagi daerah seperti Maluku,” kata Mercy.
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti lambannya perputaran anggaran di daerah dan menyebut hal ini berkontribusi pada menurunnya daya beli masyarakat serta minimnya pelayanan publik. Ia bahkan memperingatkan potensi resesi daerah jika tidak ada perubahan dalam sistem tata kelola keuangan.
Namun di tengah kritik, Mercy juga mendorong perubahan paradigma pembangunan. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang bersifat integratif dan berkelanjutan.
“Kalau bicara perikanan, jangan hanya bicara tangkapan. Kelola dari hulu ke hilir, sampai produk ekspor. Itu yang akan bangkitkan ekonomi Maluku,” ujarnya.
Mercy mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, Maluku telah menerima dana DIPA lebih dari Rp120 triliun. Namun, ia menilai hasilnya belum berdampak signifikan bagi masyarakat. “Kalau dibagi ke 1,8 juta jiwa, rakyat mestinya sudah makmur. Tapi faktanya tidak demikian. Ini soal tata kelola yang buruk, soal integritas,” katanya.
Ia juga menolak anggapan bahwa kegagalan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) menjadi hambatan utama pembangunan ekonomi daerah. Mercy justru mendorong kemandirian Maluku dengan menggandeng sektor swasta dan menggerakkan kekuatan lokal.
“Jangan tunggu Jakarta terus. Kita bisa mulai dari sini, dari laut kita, dari rakyat kita. Katong bisa!” serunya yang disambut tepuk tangan peserta diskusi.
Di akhir paparannya, Mercy mengajak seluruh elemen—pemerintah, DPRD, akademisi, hingga masyarakat sipil—untuk menyusun langkah bersama menjawab tantangan efisiensi anggaran.
“Ini bukan saatnya saling tunjuk. Ini saatnya duduk bersama, kerja bersama. Kalau kita bersatu, Maluku bisa bangkit. Ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi besar kecilnya kemauan,” tutupnya.
Forum ini mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mendorong pembangunan Maluku yang adil dan berkelanjutan, meski di tengah keterbatasan fiskal nasional. (**)
