MasarikuOnline.Com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menyampaikan sebanyak 3 unit mobil dinas dan 4 unit kendaraan roda dua masih dikuasai oleh mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan sampai sekarang belum dikembalikan pada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku.
Benhur mengatakan, permasalahan ini telah memicu perdebatan sengit mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset Negara, serta mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan Pemerintahan di Maluku, pada Jum’at (20/12/2024).
Menurutnya, 3 unit mobil dinas dan 4 kendaraan roda dua yang dilaporkan masih digunakan oleh Murad Ismail setelah masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur Maluku.
Watubun menegaskan, kendaraan tersebut masih dalam kondisi layak pakai dan seharusnya telah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk digunakan oleh Gubernur terpilih untuk pelayanan publik di Maluku.
Keengganan Murad Ismail untuk mengembalikan aset Daerah ini dianggap sebagai pelanggaran aturan administrasi dan lebih jauh lagi, sebagai bentuk kurangnya keteladanan dari seorang mantan pemimpin.
“Ini bukan hanya soal dua mobil dinas, ini tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pemerintahan. Jika seorang mantan Gubernur saja tidak patuh pada aturan, bagaimana kita dapat mengharapkan pejabat lain untuk taat?” ungkap Watubun.
Ketidakpatuhan Murad Ismail terhadap aturan ini juga memicu kekhawatiran akan potensi kerugian keuangan daerah yang lebih besar.
Olehnya itu, penting dilakukan audit independen terhadap seluruh aset Daerah untuk memastikan tidak ada penyimpangan lain yang terjadi selama masa kepemimpinan Murad Ismail.
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset Daerah telah menciptakan celah bagi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami menduga ini hanyalah puncak gunung es, Audit menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara digunakan sesuai peruntukannya dan tidak ada penyelewengan yang merugikan rakyat Maluku,” tegasnya.
Lebih lanjut Watubun menambahkan, keheningan dari pihak Murad Ismail hingga saat ini semakin memperkuat kecurigaan publik dan meningkatkan tekanan untuk meminta pertanggungjawaban.
Kurangnya respons dari mantan Gubernur tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan aset Negara di Maluku dan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi.
Politisi PDI Perjuangan Maluku ini juga katakan bahwa, kejadian ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan penting dalam konteks reformasi birokrasi dan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pemerintahan Indonesia.
Ketegasan dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelanggaran tersebut akan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Publik menantikan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Maluku dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan agar aset negara dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.
(**)
