Masarikuonline.com, Komitmen mengawal pembangunan daerah kembali ditunjukkan DPRD Provinsi Maluku. Melalui Badan Anggaran (Banggar). DPRD menggelar pembahasan LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2025.
Pembahasan ini menjadi salah satu instrumen penting DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, anggaran, dan program kerja Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2025.
“Pembahasan LKPJ ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kami. Kami ingin memastikan setiap kebijakan, anggaran, serta program kerja pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku,” ujar Alhidayat Wadjo Anggota Banggar DPRD Provinsi Maluku. 30 Juli 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD akan mencermati secara detail capaian kinerja, penyerapan anggaran, serta efektivitas program-program prioritas Pemprov Maluku. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di 11 Kabupaten/Kota.
DPRD menekankan, pengawasan tidak hanya soal menemukan kekurangan, tetapi juga memberi masukan konstruktif agar pembangunan Maluku ke depan semakin baik.
“*Mari bersama-sama mengawal pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik, transparan, dan akuntabel!*” seru Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku.
LKPJ Gubernur merupakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD dan program kerja selama 1 tahun anggaran. Hasil pembahasan Banggar nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD kepada Gubernur Maluku untuk perbaikan kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang. (*
