MasarikuOnline.Com, Jakarta – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyoroti ketimpangan harga bahan pokok di wilayah kepulauan saat menghadiri Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk wilayah Indonesia Timur, Jumat, 16 Mei 2025. Rapat yang digelar oleh Badan Pangan Nasional itu berlangsung di Ruang Rapat Nusantara, Jakarta Selatan.
Dalam paparannya, Lewerissa mengungkapkan disparitas harga yang mencolok antara ibu kota provinsi dan daerah-daerah perifer di Maluku. Ia menyebut, harga beras medium yang dijual di Ambon sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram, melonjak drastis menjadi Rp23.000 hingga Rp30.000 di wilayah seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara.
“Begitu pula dengan gula pasir. Jika di Ambon dijual dengan harga HET Rp18.500, maka di daerah pinggiran harganya bisa sejajar dengan harga beras di sana,” ujar Lewerissa.
Ia menjabarkan lima tantangan utama dalam ketahanan pangan di wilayah kepulauan, khususnya Maluku. Mulai dari tingginya disparitas harga antar pulau, fluktuasi harga akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, hingga tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP. Selain itu, distribusi pangan yang bergantung pada transportasi laut juga dinilai rentan terhadap gangguan cuaca.
Sebagai langkah solusi, Gubernur Maluku mengajukan empat kebijakan prioritas. Pertama, penyeragaman harga bahan pokok melalui kebijakan satu harga di wilayah kepulauan. Kedua, peningkatan subsidi transportasi dan distribusi baik dari APBN maupun APBD. Ketiga, penguatan koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI dan Polri. Terakhir, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat segera menyalurkan kembali beras SPHP ke Maluku dan menyesuaikan HET beras SPHP regional 3 agar mencerminkan kondisi geografis dan logistik wilayah tersebut.
“Solusi jangka panjangnya adalah mengubah peran wilayah timur dari konsumen menjadi produsen pangan. Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar. Maluku punya lahan luas, iklim yang bersahabat, dan tanah yang subur,” kata Lewerissa menutup paparannya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Barat, serta sejumlah pejabat pusat dan stakeholder terkait, baik secara daring maupun luring.
(**)
