MasarikuOnline. Com, Saumlaki – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan kunjungan kerja (kunker) perdananya sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Kunjungan ini berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tepatnya di Saumlaki, ibu kota kabupaten, Sabtu (26/7/2025).
Menggunakan pesawat reguler Wings Air, Gubernur bersama rombongan tiba di Bandara Mathilda Batlayeri, Saumlaki sekitar pukul 08.45 WIT. Mereka disambut hangat oleh Bupati KKT, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dengan prosesi adat berupa pengalungan syal, doa adat, dan tarian penyambutan.
Dalam agenda kunker yang berlangsung dua hari, 26–27 Juli, Lewerissa langsung menuju lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mock Up di Desa IIngei. Ia menyampaikan kekagumannya terhadap konsep koperasi tersebut.
“Ini kunjungan kerja perdana saya sebagai Gubernur Maluku ke KKT. Saya akan berada di sini selama dua hari untuk melihat langsung aktivitas KDMP di Desa IIngei, bertemu dengan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda KKT, serta mengikuti pentahbisan Gereja Lyawan Soru Jemaat GPM Watidal,” kata Lewerissa kepada wartawan.
KDMP Desa IIngei dinilai sebagai salah satu model koperasi terintegrasi di Maluku. Unit usaha koperasi ini mencakup gudang, rumah produksi, klinik, kios BBM, dan ke depan akan dibangun cold storage (gudang pendingin).
Lewerissa menegaskan bahwa koperasi menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi masyarakat desa di Maluku yang memiliki lebih dari 1.200 desa dan 35 kelurahan. Ia juga menyinggung komitmennya terhadap pelestarian lingkungan di kawasan kepulauan.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, selama dalam kewenangan saya, tidak akan ada izin baru dalam bentuk apapun. Saumlaki ini terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ekosistem hutan tropis yang harus kita jaga bersama. Hutan ini adalah anugerah Tuhan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Koperasi Merah Putih secara simbolis diluncurkan oleh Presiden RI di Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah mengantongi badan hukum resmi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah, terutama dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi dan menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Kepulauan. (**)
