MasarikuOnline. Com, Ambon – Kalangan DPRD Kabupaten Flores Timur membanjiri dampratan mereka kepada barisan TAPD Kabupaten Flores Timur dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang digelar Gabungan Komisi DPRD Flores Timur, Jumat 18 Agustus 2023,pukul 15.30 wita.
Pembahasan tunggal terkait Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang dimunculkan Pemkab Flores Timur di pertengahan pelaksanaan APBD TA 2023 baru-baru ini, dinilai warga Gabungan Komisi sebagai siasat melumpuhkan Lembaga DPRD.
“Kenapa Perbup 13 ini baru dimunculkan saat kita telah melewati Semester I Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ? Gara-gara kehadiran Perbup KKD ini, hingga sekarang kami belum terima gaji.Kenapa Perbup tentang KKD ini tidak dimunculkan sebelum Perda APBD TA 2023 ditetapkan ? Dasarnya apa ?” sergah Rofin Kabelen, Vicky Betan, Muhammad Mahlin,Wis Kean,Miral Ratuloly,Hasan Basri,dan Eman Tukan seraya terus menggergaji ketahanan barisan TAPD yang diketuai Pejabat Sekda ,Petrus Pedo Maran.
Bagi mereka, Perbup tentang KKD ini,seharusnya sudah muncul sebelum Pemerintah membuat perencanaan APBD TA 2023,sebab Perbup KKD merupakan salah satu produk hukum yang dijadikan sebagai dasar perencanaan anggaran.
Pejabat Sekda ,Petrus Pedo Maran,dan Kabag Hukum Setda Flores Timur,Jordan Daton pun terlihat tampil maksimal meriwayatkan tentang kondisi faktual yang melatarbelakanginya.
“Perbup KKD ini harus dilihat sebagai satu kesatuan,tidak bisa dilepas-pisahkan .Perbup KKD adalah produk perencanaan sekaligus pelaksanaan APBD .Tentang mengapa baru muncul di saat ini,ya,karena Pemerintah mendasari pada rekomendasi BPK Perakilan NTT sebagaimana LHP mereka terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2022 kemarin. Kehadirannya bertujuan untuk menghindari atau mencegah adanya temuan yang sama seperti LHP kemarin ,”jelas Pedo Maran dan Jordan Daton.
Mendengar penjelasan yang meletakkan dasar pijak dari LHP BPK Perwakilan NTT tersebut, sontak mendidihkan amarah Rofin Kabelen,Vicky Betan ,Mahlin,dan Wis Kean bahkan Ketua DPRD, Robert Kreta.
Sembari mengupas soal dua poin kesalahan yakni Tidak ada Perbup KKD Tahun 2022, serta TAPD kurang cermat dalam menghitung KKD ,vokalis-vokalis DPRD Kabupaten Flores Timur itu, lantas menderaskan litani penderitaan yang kini harus mereka tanggung atas dua kesalahan fatal yang dibuat Pemkab Flores Timur.
Tak pelak,kehadiran Perbup 13 Tahun 2023 tersebut dilihat mereka sebagai siasat Pemerintah untuk melumpuhkan Lembaga DPRD.
“Sudah jatuh,tertimpa tangga pula !” begitulah Ketua DPRD Robert Kreta melukiskan keterpurukan mereka akibat tumbal dari kelalaian pihak Pemkab Flores Timur itu.
Untungnya,seruan Wis Kean yang meminta agar Pemkab yang diwakili TAPD harus berkata jujur yang langsung disasarkan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Flores Timur,langsung tersahuti Abdul Razak Jakra.
Mendasari pada dua poin catatan BPK RI Perwakilan NTT tersebut,Abdul Razak Jakra pun mengamini ruang kesalahan yang telah dilakukan Pemerintah.
Dirinya lantas menawarkan langkah solutif yang langsung mendamaikan perdebatan tersebut.(Eman Niron ).

