MASARIKUONLINE.COM, Ambon, Mengingat efisien anggaran, dan juga melihat OPD Pemda Maluku yang terlalu banyak, Ketua DPRD Maluku minta pengkajian untuk bisa dikecilkan OPD atau pengabungan OPD yang dinilai kinerja hampir sama, bisa di satukan saja, kepada wartawan, di Ambon, Selasa (20/1/2026).
Contohnya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di pusat 1 Kementerian, di Daerah kitab isa 1 OPD saja, sehingga efesiensinya jalan, Untuk mendukung argumennya, ia mengutip pengalaman beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan daerah tinggi.
Daerah seperti Bali dan Sulawesi Selatan, katanya, menunjukkan bahwa jumlah OPD yang tidak terlalu banyak, justru dapat meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita bisa belajar dari contoh daerah lain. Bali dan Sulawesi Selatan tidak memiliki jumlah OPD yang banyak, namun kinerja mereka dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik tergolong optimal,” jelasnya.
Benhur berharap, Pemprov Maluku dapat melakukan kajian mendalam terkait penataan ulang struktur OPD. Kajian tersebut, katanya, harus disesuaikan dengan kebutuhan aktual, dan kemampuan daya dukung daerah, agar tidak terjadi pemborosan sumber daya maupun kekosongan fungsi penting.
“Perlu adanya kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sehingga penataan OPD benar-benar sesuai dengan kondisi, dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku,” pungkasnya.
Selain itu, ia menegaskan, bahwa efisiensi dalam struktur OPD tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan. Sebaliknya, efisiensi yang tepat akan memperkuat kapasitas kerja, dan fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Efisiensi tubuh OPD adalah kunci, agar sumber daya yang terbatas bisa digunakan secara maksimal. Tujuannya adalah, untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan untuk mengurangi cakupan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Benhur. (*
