Masarikuonline.com, Tepa, – Masyarakat Desa Yaltubung, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengaku menderita diduga akibat ulah Bupati Benyamin Thomas Noach. Bagaimana tidak, sejumlah masyarakat desa melaporkan bahwa pimpinan daerah julukan kalwedo ini selama dua tahun (2021 – 2022) tega memblokir Dana Desa (DD) yang sedianya diperuntukkan bagi upaya pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa tersebut.
“Kami sebagai masyarakat kecil yang tinggal di desa Yaltubung bingung, dua tahun ini dana desa kami masih diblokir oleh Bupati, Sekarang kami tak bisa berbuat apa-apa” ujar Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Yaltubung, Luter Leunupun kepada media ini, baru-baru ini.
Ungkapan kekesalan Leunupun disampaikan lantaran Bupati dinilai sama sekali tak menggubris permohonan masyarakat desa yang dilayangkan kepada dirinya selaku petinggi pemerintahan daerah setempat agar mencari jalan keluar untuk mencairkan DD apapun alasannya, sebab masyarakat desa membutuhkan dana bantuan pemerintah ini, untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Apalagi adanya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan mengarahkan agar mempercepat proses penyaluran dan pemanfaatan dana desa, namun kenyataan ini dibuat terbalik untuk Desa Yaltubung.
Diduga, kasus pemblokiran DD Yaltubung berawal dari persoalan Kepala Desa (Kades) Yaltubung Hans Rumahlewang bersama Anaci Rumahlewang meminjam uang dari anggaran DD Yaltubung sebesar Rp.218 juta pada tahun 2018 serta rencana pelunasan pada tahun 2020 – yang disinyalir tak prosedural itu. Akan tetapi, hal ini diduga dijadikan sebagai batu sandungan untuk memblokir DD Yaltubung tahun 2021 dan DD tahun 2022.
Diketahui pemimjaman tahun 2018 itu baru terkuak tiga tahun kemudian, tepatnya pada Desember 2021 dari salah satu masyarakat. Kemudian DD Yaltubung (2021-2022) diblokir. Padahal sebelumnya (tahun 2018, 2019 dan 2020) DD Yaltubung mengalir seperti biasa.
“Kalau memang Kades Yaltubung diduga melakukan hal yang salah, yah, silahkan periksa atau proses hukum yang bersangkutan sesuai aturan. Tetapi jangan menggantungkan persoalan ini hanya diduga lantaran persoalan politik, sebab rakyat Yaltubung yang jadi korban. Kalau kades bertindak salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Jangan berbuat seperti itu, karena kita sebagai masyarakat yang merasakan dampaknya.,” ujar Leunupun.
Di lain pihak dia mempertanyakan kinerja pihak Inspektorat Kabupaten MBD yang terkesan tak peduli dengan persoalan DD Yaltubung sehingga menjadi bola liar. Pasalnya, disebut-sebut persoalan ini sudah sampai ke telinga pihak terkait, namun enggan ditindaklanjuti guna memperjelas pokok persoalan dimaksud.
Perwakilan rakyat desa Yaltubung ini meminta alasan pemblokiran DD tersebut, termasuk apakah sudah dilakukan audit terhadap DD Yaltubung tahun 2018 secara resmi agar membuktikan dengan jelas pengeluaran DD (yang dipinjam Kades bersama Anaci Rumah lewang) itu sesuai mekanisme atau tidak .
“Ini kan lucu. Dengan adanya persoalan ini, secara tak langsung masyarakat Yaltubung yang jumlah penduduknya 470 jiwa dihukum dengan menahan dana desa itu,” timpal Ketua Pemuda Yaltubung, E.Kolelupun, sembari menyatakan kekesalannya sebagai tokoh pemuda setempat.
Dia mempertanyakan, ada persoalan apa sehingga DD ini ditahan. Baginya, dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa tertinggal, dan juga kesejahteraan masyarakat, lalu kenapa tak dicarikan solusi menuntaskan persoalan tersebut, namun membiarkannya menggantung hingga memasuki tahun kedua ini, yang pada akhirnya berimbas buruk bagi masyarakat Yaltubung.
Sebelumnya, persoalan ini juga sudah dikonfirmasikan wartawan kepada Bupati Benyamin Thomas Noach, namun orang nomor satu kabupaten MBD menyatakan bahwa dirinya belum bisa mencairkan DD tersebut, sebelum Kades Yaltubung Hans Rumahlewa dan Anaci Rumahlewang tuntas mengembalikan Rp.218 juta yang dipinjam Yaltubung termasuk LPJ keuangan DD Yaltubung.
Kepala Inspektorat MBD, Michael Riyoli yang dihubungi media ini, Senin (1/8/2022) mengatakan, pihaknya belum medapatkan laporan dari masyarakat ataupun telaah dari Bupati untuk menindaklanjuti persoalan DD Yaltubun tahun 2018. Namun secara teknis ditegaskan soal pemblokiran atau pencairan DD Yaltubung, itu urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) MBD.
“Kami belum dapat laporan masyarakat jadi kita belum panggil kades. Dan juga bila ada telaah bupati baru kita tindaklanjui kasus ini,” tandas Michael
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Desa (BPMD) Kabupaten MBD, Feri Lewier yang dikonfirmasi terkait persoalan pemblokiran DD Yaltubung, Senin (1/8/2022) mengatakan, sebenarnya DD Yaltubung bukan diblokir. Dana ini sudah tersedia namun belum bisa dicairkan karena terkendala aturan, sebab sebelumnya, Kades Yaltubung belum memasukkan LPJ atau laporan pertanggungjawaban DD Yaltubung tahun 2021 – Silpa 2021.termasuk pajak ke BPMD, akibatnya terbawa untuk LPJ tahap II dan tahap III 2021 sehingga DD Yaltubung tahap I tahun 2022 juga belum bisa dicairkan.
“Ini memang aturanya begitu. Karena persyaratan pencairan tahap I tahun 2022 harus selesai tahap I, II dan tahap III 2021 , termasuk dengan pajak-pajaknya,” tandas Lewier.
Lewier menegaskan, untuk persoalan LPJ DD Yaltubung tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada masalah, semunya sudah jelas sesuai aturan. “LPJ Yaltubung tahun 2018, 2019, 2020 clear,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Yaltubung, Hans Rumahlewang yang dikonfirmasi, mengaku dirinya sudah pernah menghadap pihak Inspekorat MBD pada Juni 2022 terkait persoalan yang disebut-sebut melilit dirinya, hanya saja Kepala Inspektorat MBD, Mikhael Riyoli tak ditemui di kantornya, dan hanya diterima salah satu staf audit inspektorat..
“Sebenarnya untuk persoalan dana desa Yaltubung tahun 2018 saya sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada Inspektorat. Bahkan saya berangkat dari Pulau Babar ke Tiakur untuk hal itu, tetapi Inspektorat tak menanggapi persoalan itu. Lalu kira-kira saya salah dimana?,” tandas Kades.
Sementara untuk LPJ DD Yaltubung tahun 2021, kades Hans Rumahlewang mengakui dirinya sudah memasukkan ke pihak BPMD MBD tertanggal 21 Juli 2022, begitupun dengan pajak-pajak yang berkaitan dengan DD itu. (tim)
