MasarikuOnline.Com, Ambon — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, Rabu (28/5/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Maluku tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hary Haryanto, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Slamet Kurniawan, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Sekda Maluku, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
LHP BPK diserahkan secara resmi oleh Slamet Kurniawan kepada Ketua DPRD Maluku dan Gubernur Maluku sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di daerah sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang baik. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari bagaimana keuangan daerah dikelola. APBD memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, semuanya harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Watubun.
Ia juga berharap agar hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemprov Maluku tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh eksekutif, sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. (**)
