BKKBN Maluku Dan Pemprov Maluku Gelar Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting & Review Program Bangga Kencana 2023

oleh -277 Dilihat

MasarikuOnline.Com, Ambon – Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Review Program Bangga Kencana tahun 2023 yang berlangsung di Hotel The City Ambon pada (26/09/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Rayanto, M.Si, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego, mewakili Sekda Provinsi Maluku Asisten II Sekda Maluku.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Review Program Bangga Kencana adalah mengevaluasi capaian indikator program percepatan penurunan stunting serta melihat sejauh mana optimalisasi pelaksanaan RAN PASTI di Provinsi Maluku pada semester I tahun 2023.

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi Tim percepatan penurunan stunting dengan para mitra kerja dan menindaklanjuti hasil laporan evaluasi BPKP atas percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Maluku.

Melakukan penguatan dalam upaya perencanaan percepatan penurunan stunting di Maluku bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan, mereview dan mengevaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana semester I tahun 2023, dan memberikan stimulus dan motivasi untuk penyelenggaraan program Bangga Kencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se- Maluku.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Tim percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Maluku, kepala OPD Dalduk KB kabupaten/kota, para mitra kerja, Satgas Stunting Provinsi Maluku dan Pegawai Perwakilan BKKBN Maluku.

Kegiatan ini menghadirkan Narsumber dari BKKBN Maluku, Dinas Kesehatan Maluku, Bapeda Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Maluku.

Sekertaris Daerah Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Sekdaprov Maluku, Pieterson Rangkoratat,SH menyampaikan, stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menuju SDM unggul Indonesia emas 2045, oleh karenanya percepatan penurunan stunting yang dimulai dari masa prakonsepsi sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan, harus terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sasaran.

Menurutnya, dengan Tim percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku, akan mampu memberdayakan masyarakat dan mengerahkan segala sumber daya yang ada dan terus menerus melakukan pendekatan yang strategis dan efisien dan upaya penurunan stunting.

Oleh karenanya ada beberapa hal penting yang harus disampaikan, kita telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2023 harus mencapai 20 %, dan mencapai 15,88 % di tahun 2024, target ini tidak mudah namun tentu sangat mungkin dicapai, jika semua Stekeholder ikut bergerak bersama.

Sesuai arahan kementerian Dalam Negeri dan BKKBN RI, TPPS Provinsi Maluku, juga TPPS 11 kabupaten/kota di Maluku, telah berupaya menyampaikan laporan pencapaian kinerja kita untuk semester I sudah tuntas, walaupun ada kekurangan yang perlu dibenahi pada semester II.

“Atas kerja keras bersama ini, saya menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka menjawab salah satu tanggungjawab kita ini,” tandas Sekdaprov.

Sementara itu Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Rayanto, M.Si, selaku Sekertariat PPS Pusat dalam paparannya secara singkat tentang Optimalisasi tugas TPPS dalam percepatan penurunan stunting yang meliputi trend penurunan stunting dari tahun 2013 sampai 2024.

Terkait penurunan stunting di Maluku, Tavip Rayanto mengatakan, Provinsi Maluku masuk dalam penurunan stunting mencapai 1 – 3 %.

Ia juga menyampaikan terkait tugas dan fungsi TPPS Provinsi Maluku, serta capaian layanan intervensi spesifik, capaian layanan intervensi sensitif, termasuk juga di paparkan capaian lima pilar dan strategi percepatan di Provinsi Maluku pada semester I tahun 2023.

Terakhir yang di sampaikan terkait dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang meliputi, Operasional Balai Penyuluhan KB, Operasional Pelayanan KB, Operasional Kampung KB, Operasional Penurunan Stunting, Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana dan Dukungan Manejemen dan SIGA Pendanaan BOKB tahun 2023. (JR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.