MasarikuOnline. Com, Ambon – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bank Indonesia Provinsi Maluku mengumpulkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari seluruh provinsi, kabupaten/kota untuk merumuskan strategi bersama. Rapat koordinasi digelar Selasa (25/11/2025) di Swiss-Belhotel Ambon dan menghadirkan narasumber dari Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Muhamad Latif, membuka kegiatan dengan menyoroti kondisi pangan Maluku yang masih defisit. Ia menyebut sejumlah komoditas pangan masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Secara neraca pangan, kita banyak defisit. Artinya kebutuhan pangan kita masih banyak didatangkan dari luar,” ujar Latif saat memberi sambutan.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, BI bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendorong masyarakat memproduksi pangan secara mandiri melalui Gerakan Jaga Neraca Pangan Indonesia (JNPIP). “Insyaallah pada 2 Desember 2025 akan ada gerakan serentak menanam cabai. Tujuannya untuk mengubah mindset masyarakat Maluku dari konsumsi menjadi produksi,” katanya.
Latif menjelaskan, gerakan menanam cabai dapat dilakukan mulai dari halaman rumah, sekolah, hingga kantor. Ia menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan langkah pengendalian inflasi menjelang periode Nataru.
“Hari ini kami kumpulkan seluruh perwakilan TPID dan TP2DD untuk menyusun strategi menghadapi Nataru, baik dari sisi inflasi maupun percepatan digitalisasi transaksi daerah,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Latif mengungkapkan masih terdapat empat kabupaten/kota di Maluku yang belum sepenuhnya beralih ke sistem digital dalam indeks elektronifikasi transaksi daerah. BI, kata dia, akan terus mendampingi agar daerah-daerah tersebut dapat naik kelas menjadi Pemda Digital.
Tantangan terbesar percepatan digitalisasi, menurut Latif, terletak pada kesiapan infrastruktur teknologi. Selain itu, masih ada pekerjaan rumah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku–Maluku Utara untuk memfasilitasi transaksi elektronik di seluruh pemerintah daerah.
“Pemda kita arahkan bekerja sama dengan BPD Maluku untuk menyediakan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS,” jelasnya.
Terkait UMKM, BI juga mendorong perbankan di Maluku untuk lebih agresif mencari pelaku usaha baru dan memperluas adopsi pembayaran digital. Tujuannya agar nilai transaksi—baik dari sisi volume maupun nominal—terus meningkat.
BI, lanjut Latif, sengaja mengumpulkan para pemangku kepentingan secara tatap muka agar koordinasi lebih efektif. “Salah satu kunci rapat koordinasi adalah komunikasi yang baik. Dengan bertemu langsung, kita bisa berdiskusi dan memahami isu lebih jelas,” tegasnya. (**)
