Masarikuonline.com, Berkaitan dengan kelangkaan Minyak Tanah dan Pertalite di Kota Ambon, maka Komisi II DPRD Maluku melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Pertamina Area Maluku Papua.
Hadir pula Pelaksana Tugas kepala Disperindag Provinsi Maluku Yahya Kotta, Beberapa Anggota Komisi II yakni Halimun soilatu, Saodah Tethol, Asis Hentihu dan Anggota Komisi II dari daerah Pemilihan Seram Bagian Timur J. Pattiselano.
Rapat dengar pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut berlangsung di ruangan Komisi II. Rabu 6/4/2022.
Sales Area Manager Pertamina area Maluku dan Papua Wilson mengatakan, Kebutuhan BBM Jenis pertamax ada penyesuaian harga ada sehingga naik dari Rp 9200,- ke Rp 12.750 per liter.
Kami himbau masyarakat tidak perlu panik kami himbau masyarakat tetap tenang. Sebab kami terus menambah titik-titik pasok kebutuhan BBM kepada masyarakat,”ungkapnya.
Lanjutnya, kami lihat aktifitas masyarakat tumbuh akibat kebutuhan minyak sehingga ada peningkatan sebanyak 5 persen.
Kami sudah koordinasikan dengan Pemerintah daerah kabupaten kota terkait kebutuhan BBM
agar supaya ada keputusan Pemerintah daerah terkait kebutuhan untuk kabupaten kota di maluku,”jelasnya.
Kondisi stok saat ini aman, di Maluku ada 7 depot ini adalah jantung kami, untuk distribusikan seluruh BBM ke Kabupaten kota masing-masing.
Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat DPRD Maluku Halimun Sailatu mengatakan, Soal Kenaikan BBM sebagai dampak dari perang ukrania dan rusia sehingga berdampak pada seluruh sektor di dunia termasuk Indonesia dan di Maluku.
Saya melihat Ini sekarang terjadi migrasi orang dari pertamax ke pertalite, kita tau pertalite kuotanya terbatas.
Oleh karena itu kelangkaan pertalite tidak hanya di Ambon tapi di semua kabupaten kota. Kami harap ini dilihat oleh pihak pertamina area Maluk,” kata Halimun yang juga mantan anggota DPRD Maluku Tengah tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut usai memimpin rapat mengatakan, Tujuan rapat adalah untuk membicarakan pengantisipasian lonjakan kebutuhan BBM kita sehingga menjelang Lebaran dan diujung tahun jelang perayaan natal tidak ada kepanikan dari masyarakat soal bahan bakar minyak di Provinsi Maluku.
Lanjutnya, karena rapat itu penting dilakukan sehingga nantinya setelah rapat ini kita akan agendakan rapat dengan BPH migas. karena itu sebelum ke BPH migas, kami ingin menjelaskan ke BPH Migas dan Dinas terkait supaya apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak.
Tambahnya, karena ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Oleh karena itu, harus di tindaklanjuti oleh Anggota DPRD sebelum benar-benar terjadi kelangkaan,” kata Sairdekut.
Karena itu untuk mengantisipasi kami telah mendengar penjelasan tadi dari Pertamina.
Untuk itu setelah rapat ini kami akan meminta Pemerintah Daerah menyurati ke BPH migas terkait penambahan kuota BBM untuk beberapa kabupaten di Maluku. (*)
